Selasa, 07 Agustus 2007 15:54 WIBJAKARTA--MIOL: Pihak KJRI Riyadh meminta pemerintah mensetop pengiriman TKI ke Arab Saudi menyusul penganiayaan empat TKI asal Indonesia yang menewaskan dua orang pekan lalu.
"Mengenai masalah tewasnya dua orang TKI di Arab Saudi yang dianiaya majikannya pemerintah sudah memprotes keras. Bahkan, ada permintaan dari KJRI Riyadh untuk mensetop pengiriman TKI ke Arab Saudi," ujar Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di sela-sela acara Paparan Publik Capaian 100 Hari Kerja BNP2TKI, di Jakarta, Selasa (7/8).
Jumhur menegaskan, kejadian tersebut adalah tindakan kriminal murni. Jumlah pelakunya sembilan orang dari satu keluarga, yang sudah ditahan karena menyebabkan dua orang tewas. Di Arab Saudi, jika terbukti pembunuhan dan tidak mendapat pengampunan, mereka bisa dihukum pancung.
Jika diampuni oleh pihak keluarga TKW minimal akan mendapatkan US$50 ribu atau sekitar Rp500 juta. Sementara TKI minimal US$100 ribu atau Rp1 miliar.
"Yang bisa dilakukan pemerintah RI adalah memastikan proses berjalan. Hingga saat ini, satu orang sudah korban sudah ada di shelter KBRI, satu orang di rumah sakit dan dua orang yang tewas akan dikirim ke tanah air," tambahnya.
Saat ditanya mengenai tingginya jumlah angka penganiayaan TKI di luar negeri, Jumhur menilai yang diumumkan di publik kasus penganiayaan. Kenyataannya, kasus penganiayaan bisa terjadi di mana saja.
Dalam ini pemerintah tidak memandang bulu untuk melindungi tenaga kerjanya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pengiriman tenaga keja di sana dan menghukum pelakunya saja.
Yang bisa pemerintah lakukan sekarang adalah mengurangi kemungkinan TKI dipancing melakukan kesalahan.
"Saat ini kami sedang memperbaiki mati-matian sistem penempatan tenaga kerja. Caranya adalah membuat pelatihan TKI yang baik, sehingga orang tidak mudah untuk memulai kekerasan," tuturnya. (CR-79/OL-06)
No comments:
Post a Comment